Gubernur Kalimantan Tengah Marah Saat Sidak: “Kita Semua Digaji oleh Rakyat!”

Monitorkreatif.id

Palangka Raya – Suasana mendadak tegang ketika Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah biro pemerintahan di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Gubernur menemukan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) tidak hadir tepat waktu pada jam kerja. Reaksinya pun keras.

Dalam video yang beredar di media sosial, Agustiar Sabran tampak marah dan langsung meminta daftar nama seluruh pegawai yang belum hadir. Ia juga memanggil Kepala Biro terkait untuk memberikan penjelasan atas ketidakhadiran anak buahnya.

“Saya minta Kabiro-nya ke sini. Siapa yang tidak hadir, catat semuanya. Kita ini pelayan publik. Jangan main-main dengan tanggung jawab,” ujar Agustiar dengan nada tinggi.

Tanggung Jawab Moral dan Etika Pelayan Publik
Menurut Gubernur, seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk dirinya, adalah pelayan masyarakat. Gaji mereka bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang sejatinya berasal dari pajak dan kontribusi rakyat.

“Saya dan kamu semuanya adalah pelayan rakyat. Kita digaji oleh rakyat. Kita tidak punya alasan untuk bermalas-malasan, apalagi seenaknya datang terlambat,” tegasnya.

Agustiar menekankan pentingnya kedisiplinan dan integritas dalam memberikan pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan layanan terbaik dari aparatur pemerintah yang mereka biayai. Ia menilai bahwa ketidakhadiran atau keterlambatan ASN tidak hanya merugikan institusi, tetapi juga mencoreng kepercayaan publik.

Refleksi bagi Reformasi Birokrasi
Peristiwa ini menjadi cermin tantangan nyata dalam reformasi birokrasi, terutama di daerah. Kedisiplinan aparatur sipil negara menjadi ujung tombak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Penegasan dari Gubernur Agustiar Sabran ini sekaligus menjadi pengingat keras bahwa jabatan dalam pemerintahan bukanlah privilege, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Respon dan Tindak Lanjut
Hingga berita ini ditulis, pihak Pemprov Kalimantan Tengah belum memberikan keterangan resmi terkait sanksi atau tindak lanjut atas temuan tersebut. Namun Gubernur menegaskan akan ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja biro dan ASN yang terindikasi tidak menjalankan tugas dengan baik.

“Kalau tidak mau disiplin, lebih baik keluar dari sistem. Kita butuh orang-orang yang mau bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat,” pungkasnya.

Redaksi