Ormas Didorong Jadi Mitra Kritis Pemerintah, IPJI Kalteng Tegaskan Peran Pengawasan Pembangunan

MONITOR KREATIF, Palangka Raya — Di tengah menguatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pembangunan, peran organisasi kemasyarakatan (ormas) kembali ditegaskan sebagai mitra strategis pemerintah. Penegasan itu mengemuka dalam kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Berstatus Terdaftar dalam Mendukung Asta Cita dan Program Direktif Presiden yang diikuti Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Penulis dan Jurnalistik Indonesia (DPW IPJI) Kalimantan Tengah, Kamis, 12 Februari 2026.

Kegiatan tersebut menjadi ruang konsolidasi bagi ormas untuk memperjelas posisi dan fungsi mereka dalam mendukung arah kebijakan nasional. Dalam forum itu, ormas tidak lagi dipandang sebatas entitas administratif yang memenuhi kewajiban legal formal, melainkan didorong menjadi kekuatan sosial yang aktif, kritis, dan konstruktif dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan, terutama yang sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden.

Pembahasan dalam kegiatan itu menitikberatkan pada penguatan fungsi ormas sebagai mitra pemerintah. Kemitraan yang dimaksud bukan hubungan satu arah atau simbolik, melainkan relasi partisipatif yang menempatkan ormas sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan negara. Di tingkat daerah, peran tersebut dinilai semakin penting karena dinamika pembangunan bersentuhan langsung dengan kebutuhan riil masyarakat.

Ketua IPJI Kalimantan Tengah, Pickrol Hidayad, mengatakan pembinaan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperjelas tanggung jawab ormas, khususnya dalam aspek pengawasan pembangunan.

“Kegiatan ini sangat baik karena memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada kami mengenai fungsi dan tugas ormas sebagai mitra pemerintah, khususnya dalam hal pengawasan pembangunan di Indonesia, terlebih di daerah,” ujar Pickrol seusai kegiatan.

Menurut dia, pengawasan yang dilakukan ormas bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan memastikan proses pembangunan berjalan sesuai regulasi, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks itu, IPJI sebagai organisasi profesi di bidang pers memiliki tanggung jawab moral menjaga ruang publik tetap sehat, kritis, dan informatif.

Ia menilai, penguatan kapasitas menjadi kunci agar ormas mampu menjalankan perannya secara profesional dan proporsional. Tanpa peningkatan pemahaman regulasi, tata kelola organisasi, dan etika kemitraan, ormas berisiko terjebak pada peran seremonial atau bahkan konflik kepentingan.

“Pengawasan yang kami lakukan tentu berbasis data dan fakta. Sebagai insan pers, kami terikat pada kode etik jurnalistik. Itu menjadi landasan agar fungsi kontrol sosial berjalan objektif dan tidak tendensius,” katanya.

Dalam forum tersebut juga ditekankan pentingnya akuntabilitas internal ormas, termasuk transparansi keuangan dan tata kelola organisasi. Pemerintah daerah, menurut penyelenggara kegiatan, membutuhkan mitra yang tidak hanya kritis, tetapi juga kredibel dan memiliki legitimasi sosial di tengah masyarakat.

Pickrol berharap pembinaan serupa tidak berhenti pada tataran seremonial, melainkan dilaksanakan secara berkelanjutan dan aplikatif. Ia menilai, keberlanjutan program pembinaan akan memperkuat kapasitas ormas dalam memahami arah kebijakan nasional sekaligus mengidentifikasi persoalan pembangunan di tingkat lokal.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi pembelajaran bagi ormas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga ke depan mampu berkontribusi secara nyata dalam mendukung program pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.

Di tengah berbagai tantangan pembangunan—mulai dari pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan ekonomi daerah—sinergi antara pemerintah dan ormas menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus memastikan kebijakan berjalan efektif.

Pembinaan ini menegaskan bahwa partisipasi publik bukan sekadar slogan, melainkan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dalam kerangka itu, ormas diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut mengambil peran aktif dalam memastikan pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.(Red)