Monitor Kreatif

Terdepan Mengabarkan

FKM Soroti Antrean BBM di Palangka Raya, Desak Evaluasi Distribusi Energi

MONITOR KREATIF, PALANGKA RAYA — Antrean BBM di Kota Palangka Raya kembali menjadi sorotan setelah terjadi kepadatan kendaraan di sejumlah SPBU di wilayah Kota Palangka Raya dan beberapa daerah di Kalimantan Tengah selama sepekan terakhir. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap kelancaran lalu lintas serta aktivitas masyarakat.

Ketua Umum Forum Kalimantan Membangun (FKM), Supriyadi Natae, menilai fenomena antrean panjang menunjukkan adanya persoalan dalam rantai distribusi bahan bakar minyak di lapangan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator adanya ketidakseimbangan pasokan di tingkat pengecer maupun SPBU.

Ia mengatakan, berkurangnya ketersediaan BBM di tingkat eceran namun tetap terjadinya antrean panjang di SPBU perlu menjadi perhatian serius pihak terkait. Menurutnya, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi energi di daerah.

“Ini fenomena yang perlu dicermati. BBM eceran berkurang, tetapi antrean di SPBU justru semakin panjang. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan pola distribusi yang perlu diawasi lebih ketat,” ujar Supriyadi, Jumat (8/5/2026).

Ia juga menyoroti sistem distribusi yang dijalankan oleh Pertamina. Menurutnya, klaim ketersediaan stok harus diiringi dengan distribusi yang merata hingga ke masyarakat.

“Jika stok dinyatakan aman, maka seharusnya tidak terjadi antrean BBM yang berkepanjangan. Ini perlu evaluasi pada distribusi last-mile agar tidak terjadi ketimpangan di lapangan,” katanya.

Supriyadi menambahkan, pemerintah daerah bersama Pertamina perlu memperkuat pengawasan distribusi serta mempertimbangkan langkah operasional tambahan untuk mengurai antrean. Salah satu opsi yang dinilai dapat dilakukan adalah penguatan distribusi bergerak di wilayah tertentu yang mengalami kepadatan.

Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu mengurangi konsentrasi antrean di SPBU dan menjaga stabilitas layanan publik, khususnya sektor transportasi dan logistik.

“Pemerintah daerah perlu hadir dalam kondisi seperti ini. Antrean BBM tidak boleh dibiarkan berlarut karena berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.

FKM juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi energi di Kalimantan Tengah agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Ke depan, pihaknya berharap terdapat langkah koordinatif antara pemerintah daerah, Pertamina, dan instansi terkait untuk memastikan distribusi BBM berjalan lebih merata dan stabil di seluruh wilayah.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini